Wakil Ketua BAKN DPR RI, Habib Idrus Salim, saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) BAKN DPR RI ke Banda Aceh, Kamis (13/2/2025). Foto: Anju/vel

PARLEMENTARIA, Banda Aceh - Wakil Ketua BAKN DPR RI, Habib Idrus Salim, menegaskan perlunya perhatian lebih terhadap PT Pupuk Iskandar Muda untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Selain itu, Ia juga menyoroti pentingnya menekan Harga Pokok Penjualan (HPP) pupuk guna mengurangi beban subsidi pemerintah.

"PT Pupuk Iskandar Muda ini memang perlu diberi perhatian lebih. Kemudian selanjutnya, kita ingin Harga Pokok Penjualan (HPP) lagi-lagi bisa lebih rendah. Kemudian, akses untuk bisa mendapatkan gas juga dipermudah. Ini berkaitan langsung dengan petani, yaitu harga. Kemudian berkaitan langsung dengan subsidi. Harga Pokok Penjualan (HPP) tinggi, sudah pasti subsidinya juga tinggi," kata Habib Idrus Salim kepada Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) BAKN DPR RI ke Banda Aceh, Kamis (13/2/2025).

Tak hanya itu, Habib Idrus juga menyoroti kompleksitas sistem E-RDKK (Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok), yang menyulitkan petani. Sehingga, Ia mendorong penyederhanaan proses agar lebih ramah bagi petani.

“Kita ingin simplifikasi RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) ini lebih bisa ditangani dengan baik. Karena, petani ini dia tidak begitu paham dengan sistem berbasis digital. Kita ingin anak-anak perusahaan PT Pupuk Indonesia, yang dalam hal ini PT pupuk Iskandar Muda, itu bisa lebih memperhatikan kaitan masalah data. Karena ini berkaitan langsung dengan penyebaran dan juga maksimalisasi subsidi di seluruh daerah, khususnya PT Pupuk Iskandar Muda,” bebernya.

Legislator Dapil Banten ini menekankan bahwa akurasi data distribusi pupuk bersubsidi harus menjadi fokus PT Pupuk Iskandar Muda untuk menjamin subsidi tepat sasaran. Selain itu, ia mendorong pengembangan pupuk organik sebagai alternatif, guna mengurangi ketergantungan pada impor bahan baku seperti fosfor (P) dan kalium (K).

"Kemudian, akses terhadap gas. Karena, pupuk NPK (Nitrogen, Fosfor, dan Kalium) ini salah satu terbesarnya itu adalah gas. Fosfor (P) dan Kalium (K) itu 80 sampai 100% juga masih impor. Kita ingin pupuk organik juga bisa dijadikan opsi, sebagai pengganti atau paling tidak memenuhi kebutuhan dari 14 juta ton, sebesar 9,5 juta masih di subsidi. Kita ingin subsidi bisa diperbanyak. Kalau bisa di stretched sampai 14,5 juta agar bisa meng-cover seluruh petani, yang kemudian harus mendapatkan pupuk bersubsidi," ujarnya.

Dengan demikian, Politisi PKS ini mengusulkan peningkatan volume subsidi pupuk dari 9,5 juta ton menjadi 14,5 juta ton guna menjangkau lebih banyak petani. Ia juga meminta pemerintah melibatkan pakar dan kelompok tani seperti HKTI untuk merumuskan solusi terbaik dalam distribusi pupuk.

"Karena ini, kaitan langsung sama hal-hal yang berfungsi untuk kemajuan, atau ketahanan pangan di Indonesia," tutupnya. (aas/aha)